JAKARTA, KOMPAS.com — Kebijakan pemerintah yang
tetap bersikeras menerapkan Kurikulum 2013 tanpa proses uji coba
diprotes keras sejumlah organisasi guru. Sebab, pemaksaan implementasi
Kurikulum 2013 yang tanpa memperhatikan realitas di lapangan soal
kesiapan guru dan infrastruktur dinilai hanya akan mengorbankan siswa,
guru, dan masyarakat.
"Aneh, kalau Mendikbud tetap tidak mau
menguji coba Kurikulum 2013. Keampuhan kurikulum ini kan mesti dilihat
dan dievaluasi setelah diterapkan di sejumlah sekolah dan daerah, dari
yang sekolah maju, sekolah biasa-biasa, maupun yang di daerah perkotaan
hingga di daerah terpencil," kata Sekretaris Jenderal Federasi Serikat
Guru Indonesia (FGSI) Retno Listyarti di Jakarta, Selasa (7/5/2013).
Mohammd
Ihsan, Sekretaris Jenderal Ikatan Guru Indonesia (IGI), mengatakan,
pengumuman Mendikbud soal pengurangan jumlah sekolah yang menerapkan
Kurikukulum 2013 hingga beberapa kali menunjukkan ketidaksiapan
pemerintah. "Perubahan kurikulum memang hal biasa. Para guru pun
menyadari dan bisa menerima. Tetapi, mengapa tidak lebih baik diuji coba
dulu, sambil dievaluasi. Apalagi sekolah yang menerapkan terus
dikurangi. Ya, lebih baik disebut saja sebagai uji coba, bukan langsung
ditetapkan di sekolah-sekolah unggulan saja," kata Ihsan.
Hal
senada disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik
Indonesia (PGRI) Sulistyo. Menurut Sulistiyo, Kurikulum 2013 mestinya
diuji coba dengan pemilihan sampling yang baik supaya Kurikulum 2013 siap dilaksanakan.
"Bukan
asal main langsung diterapkan. Lalu, kalau nanti gagal, guru yang
disalahkan. Kebijakan yang seperti ini tidak membuat sistem pendidikan
semakin baik, malah siswa dan guru yang dirugikan," kata Sulistyo.
Pada
Senin kemarin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh kembali
mengumumkan pengurangan jumlah sekolah yang menerapkan Kurikukulum 2013.
Nuh menjelaskan, penetapan jumlah sekolah pelaksana Kurikulum 2013
tidak hanya terkait pertimbangan akademik. Ada pertimbangan eksternal
yang diikutkan, yaitu masalah kesiapan.
Salah satu kriteria
sekolah yang diprioritaskan untuk menjalankan kurikulum ini adalah
sekolah eks-RSBI dan sekolah dengan akreditasi A. Di jenjang SD,
Kurikulum 2013 akan dijalankan di 2.598 sekolah untuk kelas I dan IV. Di
SMP akan dilaksanakan di 1.521 sekolah untuk kelas VII. Adapun jenjang
SMA di 1.270 sekolah, serta SMK di 1.021 sekolah yang dimulai di kelas
X.
Total keseluruhan pelaksana kurikulum 2013 adalah 6.410 sekolah, 56.113 guru, dan 1.535.065 siswa.
Nuh
mengatakan, pemilihan sekolah juga mempertimbangkan jarak lokasi dari
bandar udara terdekat untuk menjamin kelancaran distribusi logistik
Kurikulum 2013. Basis pemilihan sekolah pun tidak lagi berdasarkan
kabupaten/kota, melainkan berbasis provinsi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar